Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, saat kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025). Foto: Singgih/vel

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa peran masyarakat dalam mendorong gerakan literasi di Indonesia sejauh ini sangat dominan. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Jawa Tengah.

“Faktanya, yang paling banyak bergerak di bidang literasi adalah masyarakat,” ujar Fikri, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025). Fiqri mencontohkan banyaknya inisiatif warga dalam membentuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di berbagai daerah, sebagai bentuk kepedulian terhadap akses baca dan peningkatan literasi di akar rumput.

Fikri mengakui bahwa pemerintah sudah mulai memberikan dukungan, seperti penggunaan Dana Desa untuk pengembangan perpustakaan desa. Namun, menurutnya, sentuhan pemerintah masih belum maksimal dan terkesan parsial. “TBM itu izinnya dari Kemendikdasmen, tapi perawatannya oleh Perpustakaan Nasional. Sekarang ada tambahan dari Kemendes, tapi itu pun masih sangat minim,” ujarnya.

Fikri menilai perlunya sinergi lintas lembaga agar program literasi nasional berjalan secara terstruktur dan berdampak luas. “Ini harus jadi konsentrasi bersama. Kementerian Desa, Perpustakaan Nasional, Kemendikdasmen, hingga Kemendikti perlu duduk bersama dan membahasnya secara berulang, secara sinergis,” tegasnya.

Fikri juga mendorong agar isu literasi dikoordinasikan secara lintas sektor melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Menurutnya, hal itu akan memperkuat koordinasi dan menciptakan progres yang nyata di lapangan.

“Kalau pemerintah tidak peduli, tidak menyentuh, dan tidak berdialog dengan masyarakat yang sudah lebih dulu bergerak, maka program-program pemerintah akan menjadi tidak relevan,” tandasnya.

Fikri menegaskan bahwa masyarakat telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap literasi. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir sebagai mitra aktif, bukan sekadar pengatur. “Ini soal kepekaan dan kemauan politik. Kalau masyarakat sudah bergerak, pemerintah harus ikut mendorong dan menguatkan,” tutupnya. (skr/aha)